Fasilitator Jangan Takut
Kehilangan Pekerjaan
Kehilangan Pekerjaan
Wakil Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, Drs H Dipriadi Darjad menyatakan,
model PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam hal olah pikir dan pendekatan pembangunan
masyarakat desa selama ini di Tanah Bumbu telah menjadi pionir. Nanti setelah
2014 program berakhir, Tanah Bumbu siap melanjutkan pola pemberdayaan yang
mengikuti pola PNPM-MPd sehingga para fasilitator tak perlu khawatir kehilangan
pekerjaan.
"Model PNPM sekarang sebagai pioner. Nantinya hanya tinggal
melengkapi. Karena selama ini hasil olah pikir, diskusi, identifikasi masalah yang
ada di PNPM telah membuat kita belajar banyak. Nanti jika tak ada lagi PNPM,
kita siap menyambut," ujar Wabup saat membuka sosialisasi PNPM MPd bertema
"Sinergitas Program dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Daerah",
di aula hotel Chandra Asri, Batulicin, Rabu 25 September 2013. Sosialisasi
diikuti para camat, ketua Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD), PJO Kecamatan,
Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik, serta UPK (Unit Pengelola
Kegiatan).
Wabup yakin PNPM tak akan
berakhir. "Yang kerja di PNPM jangan takut kehilangan pekerjaan.
Orang-orang yang berkualitas, dengan program pembangunan desa ke depan, mereka
tetap terpakai. Di Tanah Bumbi persoalan jalan, pendidikan, dan kesehatan sudah
selesai di tahun 2014. Kita tinggal membangun ekonomi desa," tambah
Dipriadi Darjad.
Karena itu yang betul-betul harus disiapkan adalah sumber daya manusia,
apalagi indeks pembangunan manusia (IPM) Tanah Bumbu masih rendah. Pembelajaran
dari PNPM, olah pikir, dan identifikasi masalah di tingkat desa dan kecamatan
selama ini jelas hasilnya. Seperti masalah yang dihadapi UPK, ada yang belum
memiliki kantor layak karena UPK mengelola uang miliaran rupiah. Seperti UPK
Karangbintang dan Mentewe, masih ada waktu untuk mengusulkan ke panitia
anggaran daerah agar dimasukkan ke usulan menambah lokal kantor camat, untuk
nantinya digunakan menjadi kantor UPK.
Misi pembangunan daerah untuk memperbaiki jalan yang menghubungkan
antar-kecamatan tiap tahun dialokasikan APBD Rp 200 miliar. Pada 2014 masalah jalan
akan dituntaskan. Minimal pengerasan. "Ke depan yang harus dilakukan bukan
perbaikan jalan, tapi harus disiap adalah pendidikan, gedung-gedung sekolah dibikin
beton tahan yang tahan 20 tahun.
Karena itu, menurut Wabup, persoalan pembangunan desa harus ditangani satu
badan. "Pembangunan Tanah Bumbu harus dimulai dari desa, dalam teori desa
mengepung kota. Dinas-dinas dan kantor lainnya, nantinya tak ada kerjaan lagi,
selain monitoring dan pengawasan," ujar Dipriadi Darjad. Digambarkannya,
nantinya uang turun ke desa, misalnya Rp 1 miliar sampai Rp 1,5 miliar per
desa. "Mau beli bibit karet silakan desa. Gaji pembakal paling sedikit Rp
5 juta, tapi kalau korupsi langsung kita tangkap," tambah Wabup dengan
mengingatkan fungsi Camat yang harus ketat melakukan verifikasi usulan dari
desa, dan Bapeda berfungsi evaluasi dan monitoring. (kie)
Hanya fasilitator yang menghayati peran sebagai pemberdaya yang tak akan terkena tipu daya hanya sebagai pekerja proyek....
BalasHapus