Tanah Bumbu Siap Lanjutkan PNPM MPd

Fasilitator Jangan Takut 
Kehilangan Pekerjaan

Wakil Bupati Tanah Bumbu, Kalsel, Drs H Dipriadi Darjad menyatakan, model PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dalam hal olah pikir dan pendekatan pembangunan masyarakat desa selama ini di Tanah Bumbu telah menjadi pionir. Nanti setelah 2014 program berakhir, Tanah Bumbu siap melanjutkan pola pemberdayaan yang mengikuti pola PNPM-MPd sehingga para fasilitator tak perlu khawatir kehilangan pekerjaan.

"Model PNPM sekarang sebagai pioner. Nantinya hanya tinggal melengkapi. Karena selama ini hasil olah pikir, diskusi, identifikasi masalah yang ada di PNPM telah membuat kita belajar banyak. Nanti jika tak ada lagi PNPM, kita siap menyambut," ujar Wabup saat membuka sosialisasi PNPM MPd bertema "Sinergitas Program dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Daerah", di aula hotel Chandra Asri, Batulicin, Rabu 25 September 2013. Sosialisasi diikuti para camat, ketua Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD), PJO Kecamatan, Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik, serta UPK (Unit Pengelola Kegiatan).

Wabup  yakin PNPM tak akan berakhir. "Yang kerja di PNPM jangan takut kehilangan pekerjaan. Orang-orang yang berkualitas, dengan program pembangunan desa ke depan, mereka tetap terpakai. Di Tanah Bumbi persoalan jalan, pendidikan, dan kesehatan sudah selesai di tahun 2014. Kita tinggal membangun ekonomi desa," tambah Dipriadi Darjad.

Karena itu yang betul-betul harus disiapkan adalah sumber daya manusia, apalagi indeks pembangunan manusia (IPM) Tanah Bumbu masih rendah. Pembelajaran dari PNPM, olah pikir, dan identifikasi masalah di tingkat desa dan kecamatan selama ini jelas hasilnya. Seperti masalah yang dihadapi UPK, ada yang belum memiliki kantor layak karena UPK mengelola uang miliaran rupiah. Seperti UPK Karangbintang dan Mentewe, masih ada waktu untuk mengusulkan ke panitia anggaran daerah agar dimasukkan ke usulan menambah lokal kantor camat, untuk nantinya digunakan menjadi  kantor UPK.

Misi pembangunan daerah untuk memperbaiki jalan yang menghubungkan antar-kecamatan tiap tahun dialokasikan APBD Rp 200 miliar. Pada 2014 masalah jalan akan dituntaskan. Minimal pengerasan. "Ke depan yang harus dilakukan bukan perbaikan jalan, tapi harus disiap adalah pendidikan, gedung-gedung sekolah dibikin beton tahan yang tahan 20 tahun.

Karena itu, menurut Wabup, persoalan pembangunan desa harus ditangani satu badan. "Pembangunan Tanah Bumbu harus dimulai dari desa, dalam teori desa mengepung kota. Dinas-dinas dan kantor lainnya, nantinya tak ada kerjaan lagi, selain monitoring dan pengawasan," ujar Dipriadi Darjad. Digambarkannya, nantinya uang turun ke desa, misalnya Rp 1 miliar sampai Rp 1,5 miliar per desa. "Mau beli bibit karet silakan desa. Gaji pembakal paling sedikit Rp 5 juta, tapi kalau korupsi langsung kita tangkap," tambah Wabup dengan mengingatkan fungsi Camat yang harus ketat melakukan verifikasi usulan dari desa, dan Bapeda berfungsi evaluasi dan monitoring. (kie)