Di Balik Penggelapan Dana SPP Bati-bati Rp 1,1 M

Tak Cukup Modal Kepercayaan

 PELAIHARI- Memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang sekian lama diberi mandat mengelola keuangan ternyata bisa menjadi bumerang.

Bazar sembako murah menjelang Idul Fitri

Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, HM Thoha menutup buku tahun 2013 dengan catatan merah yang nyaris membuat semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kalimantan Selatan memendam marah. Bagaimana tidak marah, kurang dari lima bulan Rabiatul Fitriah bendahara UPK Bati-bati menerima penghargaan dari Gubernur sebagai UPK terbaik se-provinsi, tanpa seorang pun menduga dinyatakan sebagai tersangka kasus penggelapan dana perguliran kelompok SPP. Taksiran sementara, dana yang seharusnya dimanfaatkan oleh warga rumah tangga miskin (RTM) sebanyak Rp 1,1 miliar ditilep untuk kepentingan pribadi.

Ketua UPK dan Koordinator Faskab serius bahas Bati-bati.

Ihwal kasus ini terendus dari pemeriksaan rutin Fasilitator Keuangan PNPM-MPd Kabupaten Tanah Laut, Aminah, 12-13 September 2013 yang menemukan “gunung es” penyimpangan. Aminah yang bertugas di kabupaten ini belum genap enam bulan semula ikut bangga kepada UPK Bati-bati yang tak pernah menyisakan tunggakan setiap bulannya. Keuntungan UPK pun tiap tahun dibagikan kepada warga RTM dalam seremoni yang meriah. Bahkan pada 2013 acara bakti sosial membagi surplus dihadiri bupati dan wakil bupati terpilih.

Atul berperan penting di acara penting

Namun Aminah mencermati, mengapa penyaluran dana bergulir kepada kelompok SPP yang hendak meminjam lagi diberikan pada

akhir bulan. “Penyaluran 80 % di akhir bulan. Kami menelusuri, menemukan satu kelompok SPP yang mengajukan pinjaman sampai tanggal 30 belum menerima dananya. Bendahara mengakui, ada kelompok SPP belum terima dana pinjaman yang diajukan Rp 155 juta. Pada saat yang sama dia juga tak bisa menunjukkan kelompok SPP lain yang hendak meminjam Rp 96,5 juta. Padahal di buku kas dilaporkan dana sudah disalurkan ke semua kelompok SPP,” papar Aminah.

Dari temuan itulah tim fasilitator kabupaten (faskab) sigap menggali informasi di lapangan. Koordinator faskab, Syaiful Rahman akhirnya mendapatkan pengakuan dari Atul, sapaan akrab Rabiatul Fitriah, dana perguliran yang tidak disalurkan ke kelompok SPP sekitar Rp 800 juta. Setelah diaudit lebih jauh, ditemukan nilai penggelapan Rp 1,1 miliar. Cara menyelewengkannya antara lain dengan membuat data duplikat kelompok SPP. Tim verifikasi yang hendak mengecek satu per satu keberadaan kelompok sebelum menerima kucuran dana disodori data yang benar-benar ada kelompoknya. Tapi di lapangan anggota kelompok oleh pelaku diacak. Tim bisa bertemu dengan semua peminjam. Untuk nama-nama peminjam yang dimanipulasi oleh pelaku dikatakan orangnya sedang pergi, dan akan diverifikasi sendiri oleh pelaku dengan alasan bagi tugas agar pekerjaan cepat selesai.

Cara meyakinkan pelaku kepada ketua UPK HM Thoha sulit dibantah. “Apalagi saya di bidang ke-UPK-an masih baru. Dia menjadi bendahara UPK sejak 2008, belum pernah ganti. Jadinya, kami percaya sepenuhnya pada apa yang dia laporkan. Karena kenyataannya setiap diaudit selalu beres, tidak ditemukan penyimpangan,” papar Thoha.

Ketua UPK terdahulu, Aman Sutrisna, mengundurkan diri tahun 2010, kemudian digantikan HM Thoha yang sebelumnya hanya menjadi KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa). Saat itu Thoha menangkap kesan, pengunduran diri Aman Sutrisna karena sudah menangkap ketidak beresan Atul.  “Saya sendiri merasa kalah pintar dengan Bu Atul dalam hal keuangan, dan sudah beberapa kali minta diganti tapi tidak pernah dikabulkan,” ungkap Thoha.

 Saat harus berhadapan dengan tim pemberantasan tindak pidana korupsi (tim tastipikor) Polres Tanah Laut, Thoha menyadari, memberikan kepercayaan penuh kepada orang yang kelihatannya baik bisa menjadi bumerang. Thoha tak mengira, orang sebaik Atul dalam penampilan sehari-harinya bisa berbuat senekad itu. “Modal kepercayaan saja tidak cukup jika kita diserahi mandat untuk mengelola uang. Pengawasan tetap harus ketat,” ujarnya memetik pelajaran dari kasus ini.(kie)

Fasilitator Periksa Keuangan Dimarahi

Begitu berpengaruhnya Atul, diceritakan HM Thoha, saat fasilitator kecamatan (FK) baru hendak memeriksa lebih detail laporan keuangan UPK Bati-bati, justru dimarahi. Pengurus UPK yang lain, termasuk Thoha sempat ikut-ikutan menunjukkan sikap konfrontasi kepada FK Krisna Werneti. “Kami sempat memperingatkan kepada FK yang baru agar jangan macam-macam mencari-cari kesalahan,” kenangnya saat memarahi FK.

Atul saat menerima penghargaa UPK terbaik se-Kalsel.

Itu bukan tanpa sebab. Karena sewaktu FK mulai mengendus ada ketidakberesan laporan keuangan, Kepala Desa Nusa Indah Suparman yang juga ketua BKAD (Badan Kerja Sama Antar-Desa), membela Atul yang juga menjadi bendahara desa di sana. Ketua BP UPK, Ir Sujiono, pun awalnya meminta agar masalah diselesaikan internal saja, tak perlu melibatkan aparat penegak hukum. Namun begitu tahu bahwa dana yang digelapkan mencapai Rp 1,1 miliar, mereka hanya bisa terbengong-bengong, karena dana itu diselewengkan sejak tahun 2010.

Bersama tim pemberdayaan di Tala

Tak ada yang percaya bagaimana mungkin uang sebanyak itu bisa mengalir masuk ke kantong pribadi. Tim faskab yang menelusuri awal penyimpangan memang bermula dari jumlah kecil. “Ada kelompok yang membayar angsuran tidak ke kantor UPK, tapi ke rumah bendahara. Angsuran itu tidak disetorkan ke bank,” ujar Aminah. Kelompok SPP yang datanya dimanipulasi dalam laporan selalu tidak memiliki tunggakan karena setoran ditutup dengan memanipulasi penyaluran ke kelompok lain. Intinya mirip gali lubang tutup lubang. Baru pada bulan September 2013, karena lubang yang harus ditutup sudah terlalu banyak, pelaku kewalahan dan laporan tak bisa direkayasa lagi.

BPKP sampai akhir Desember 2013 masih menuntaskan audit atas permintaan tim tastipikor, dan menemukan angka Rp 9 juta uang angsuran kelompok yang ditilep Atul. Yang bersangkutan sendiri sangat kooperatif dalam pemeriksaan ini, sehingga meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak ditahan.

Untuk apa saja uang itu dipakai, semua orang di sekitarnya menyatakan karena gaya hidup mewah. Mereka tidak menaruh curiga dengan gaya hidup itu karena selama ini dikenal sebagai istri seorang kontraktor. Pengakuannya kepada tim pemeriksa BPKP terungkap, untuk keperluan pribadi setiap hari Rp 200 ribu x 30 hari x 29 bulan sekitar Rp 174 juta. Untuk beli tas, baju, sepatu sekitar Rp 20 juta. Beli perhiasan Rp 75 juta, dibawa ke Jawa Rp 30 juta, untuk biaya kuliah Rp 10 juta. Sejauh ini belum diketahui ke mana dia membawa uangnya karena dari catatan baru terdata sekitar Rp 447.800.000 yang dipakai untuk kepentingan pribadi.(kie)