Rabu, 23 Oktober 2013

Rakorkab Seriusi Kasus SPP Fiktif



Lima UPK di HSS 
Tanpa Tunggakan
Masalah kemungkinan munculnya kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) fiktif yang ada di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Mandiri Perdesaan menjadi perhatian serius dalam rapat koordinasi (rakor) tim fasilitator Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (23/10). Ini menindaklanjuti penegasan Penanggung Jawab Operasional (PJO) Provinsi Kalimantan Selatan Ir Isnaniah dalam kunjungan sehari sebelumnya ke HSS yang meminta pentingnya ketelitian tim fasilitator dalam mengendalikan proses perguliran dana SPP di tiap-tiap UPK.

Fasilitator Keuangan (Faskeu) HSS, Fahrian Noor kepada para fasilitator kecamatan (FK) dan fasilitator teknik (FT) mengingatkan untuk bekerjasama dengan baik mencegah kemungkinan manipulasi data keuangan oleh para pelaku pemberdayaan di lapangan. Belajar dari kasus di UPK Bati-bati Kabupaten Tanah Laut yang tahun 2013 mendapat penghargaan sebagai UPK terbaik se-Kalsel, ternyata kedapatan penyimpangan dana SPP perguliran hingga Rp 1 miliar lebih.
"Saat diperiksa baik oleh Faskeu, dari provinsi maupun dari Jakarta, tak ditemukan indikasi penyimpangan," ujar Fahrian menyampaikan hasil telaah atas kasus Bati-bati. Maka belajar dari sana di HSS jangan sampai terjadi kasus penyimpangan dana SPP dengan modus pembuatan kelompok SPP fiktif. Setiap akan ada perguliran dana SPP di samping tim verifikasi bekerja lebih cermat, tim fasilitator juga harus mengecek satu per satu nama-nama anggota kelompok, harus sesuai dengan data dukung yang valid, seperti fotokopi KTP dan tandatangan cocok.
Di HSS terdapat 11 UPK dari PNPM Integrasi, 6 UPK menyelenggarakan kegiatan perguliran dana SPP. Lima UPK tanpa tunggakan meliputi Angkinang, Padang Batung, Simpur, Sungai Raya, dan Daha Utara. "Hanya di Daha Selatan yang ada tunggakan, hanya sekitar 1 persen. Semua UPK sudah kami cek, tak ada indikasi kelompok SPP fiktif. Di sini tak ada penyaluran dana melewati tanggal 20. Ini merupakan kunci. Setiap setoran dari kelompok SPP ke UPK langsung disetor ke bank," ujar Fahrian. (tim faskab)

7 komentar:

  1. Cara mencegah munculnya kelompok SPP fiktif, dalam diskusi tim fasilitator, antara lain ada pernyataan tertulis kepala desa tentang jumlah kelompok dan anggota SPP. Tim BKAD perlu menyaksikan penyerahan dana bergulir. Jumlah peminjam dan nama kelompok, serta besaran pinjaman perlu ditempel di papan informasi yang ada di desa. Di Sungai Raya, jumlah kelompok yang diverifikasi dan yang dibiayai di-cross chek dengan data yang ada di SPC (Surat Penetapan Camat). Selain itu, FK hadir saat penyaluran, melakukan cross check data prosal dan KTP asli pemanfaat dana. Untuk mendokumentasikan proses itu, proses penyerahan difoto, lalu ditempel di papan informasi.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Lebih kuat lagi, untuk menghindari pemindah tangananan pinjaman ke orang lain, harus dilengkapi pernyataan bermeterai tak akan memindah tangankan ke orang lain.

      Hapus
  2. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus

  3. TSUNAMI DI PNPM....?

    Dibeberapa media bergulir berita, setiap kali aku membaca berita itu seketika itupula secara replek tanganku menepuk keningku bak gaya bang jokowi dengan
    https://plus.google.com/u/0/110262317317883402131/posts

    BalasHapus