UPK di Tala Cemas Terlibat Korupsi Pasif

Rakor PNPM-MPd & Tipikor

Cari Cara Cegah Korupsi

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tanah Laut menggandeng Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tanah setempat dalam Rapat Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), Rabu (4/12) dengan semua pelaku pemberdayaan di gedung SKB Pelaihari.

Kepala BPMPD Hairul Rijal, S.sos M.si menyatakan, semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan diminta memahami hal apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi, dan bisa mencari cara untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Abdul Somad SH dari Polres Tanah Laut menjelaskan, dua macam tindak pidana korupsi aktif dan pasif.  “Aktif  jika seseorang yang secara langsung menikmasti hasil dari tindakannya, sedangkan tindak pidana pasif jika seseorang atau beberapa orang yang dengan kewenangannya memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi aktif,” papar Abdul Somad.

Antusias peserta rakor mengetahui lebih dalam tindak pidana korupsi aktif dan pasif tampak dari respon mereka yang cemas terlibat korupsi pasif. Selama ini mereka memahami bahwa tindak pidana korupsi itu hanya orang-orang yang menyelwengkan uang Negara. Seperti Ninuk dari BP UPK Kecamatan Bati-Bati,  dan Edi dari BP UPK Kecamatan Kintap, menanyakan cara agar terhindar dari korupsi pasif.

Sedangkan pertanyaan dari FK Jorong, Ibu Ila, Bagaimana mengantisipasi pemeriksaan barang material yang pada saat diperiksa sesuai dengan spesifikasi permintaan dan membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan. “Namun selanjut ada barang material yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian ketika penyaluran dana ke kelompok SPP, kami sudah menyalurkan sesuai prosedur, namun setelah kami pulang ada kesepakatan lain yang dibanguan oleh pengurus dan anggota. Dengan kasus seperti itu apakah kami juga bisa dimasukan sebagai korupsi pasif,” tanyanya.

“Dalam menentukan seseorang apakah dia masuk sebagai korupsi pasif atau tidak akan kami lihat dari sebarapa jauh orang tersebut melihatkan adanya indikasi sebuah tindak pidana korupsi. Kami dari pihak tipikor tidak langsung serta merta memutuskan orang tersebut apakah sebagai korupsi pasif, namun harus kami lihat beberapa aspek yang lainnya. (Aminah, Faskeu Tala).