Kegiatan berbasis kawasan di Kalsel

Jarak Antar-Desa Berjauahan Jadi Kendala

Target capaian 2014 untuk kegiatan berbasis kawasan antar-desa, di jajaran fasilitator kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Kalimantan Selatan, masih diliputi ragam persepsi. Perubahan kebijakan untuk sosialisasi dengan mengkaji ulang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa sudah harus dimulai, dan tahun 2015 sudah dilaksanakan.

Masalah tersebut mengemuka dalam Rakorprov PNPM Mandiri Perdesaan Kalsel, Jumat 18 Oktober 2013. Usulan berbasis kawasan ini dimaksudkan untuk pengembangan ekonomi perdesaan. Titis Kuswo Endah, Fastekab Tapin memaparkan hasil diskusi tim fastekab, menegaskan pemahaman kegiatan berbasis kawasan.

"Kegiatan yang punya fungsi sama, manfaat sama, tapi didukung oleh beberapa desa, beberapa jenis atau sama jenis," ujarnya tentang kegiatan berbais kawasan. Karena itu, strategi yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini dengan identifikasi dari rekap RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa).

"Setelah mengidentifikasi ada kegiatan sama, kita buat peta tematik apakah kegiatan bisa dipaketkan, biss berfungsi dan berhubungan. Jika dalam peta tematik tak berhubungan, meskipun sama jenisnya tak bisa dipaketkan kegiatan antar-desa berbasis kawasan. Begitu pula sebaliknya," papar Titis lebih lanjut.

Karena itu dukungan dari tim fasiltator kecamatan dan tim faskab, harus melihat potensi dalam kluster desa. Ada kegiatan sama yang bisa dipaketkan akan mempercepat pengangkatan suatu kawasan. Jika pemikiran sudah disampaikan ke kader desa, akan bias fasilitasi.

Target 2015, fasilitasi dengan mengumpulkan data, peta tata ruang desa, visi misi desa, dan RKPD. Masalah muncul untuk wilayah di Kalsel, jalan antar-desa dengan jarak yang jauh dan patokan anggaran Rp 500 juta. Perlu pembekalan tim verifikasi untuk menilai usulan berbasis kawasan, sehingga kegiatan itu tak terkalahkan usulan konvensional. "Jika memang mampu fasilitasi usulan lebih dari Rp 500 juta, akan diperjuangkan bersinergi dengan SKPD terkait. Mungkin dengan mengembangkan wacana pagu dana ditambah, apakah dari pusat atau daerah. Yang lebih penting, mendorong daerah menyediakan anggaran bagi pendanaan berbasis kawasan," tambahnya. (kie)