Angsuran SPP Dipakai Pengurus

UPK Haruyan Benahi Administrasi Kelompok

Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, termasuk tertinggi tunggakan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dalam PNPM-MPd sejak 2007. "Ternyata kelemahannya dalam hal administrasi kelompok, tidak ada buku kas, juga tidak adanya bukti yang diterima anggota pada saat menyetor ke pengurus. Sehingga rata-rata pengurus bisa bermain untuk tidak menyetorkan angsurannya ke UPK," ujar seorang pengurus UPK baru yang merasa mewarisi permasalahan dari pengurus lama.

Hal demikian diakuinya bukan hanya menjai kesalahan pengurus kelompok SPP. Tetapi pengurus UPK dan FK juga kurang melakukan monitoring secara kontiyu. Terutama  pada masa pengurus UPK dan FK yang dulu. Sekarang pengurus lama sudah diganti, juga fasilitator baru datang untuk bersama-sama membenahi administrasi kelompok.

Desa-desa yang menunggak di antaranya Desa Pandanu, Panggung, Andang, Teluk Mesjid dan Pengambau Hulu. Rata-rata tunggakan yang terjadi karena sebagian dana terpakai oleh pengurus, sehingga untuk tindak lanjutnya dilakukan penjadwalan ulang dengan jangka waktu maksimal 12 bulan harus lunas.

Seperti pembenahan buku administrasi kelompok oleh FK bersama UPK pada pengurus kelompok SPP Ny Siti Norainah di Desa Panggung ini untuk memastikan jumlah tunggakan yang ada di kelompok. Ternyata sebagian memang ada yang masih di anggota dan sebagian lagi terpakai oleh pengurusnya. (FK Haruyan-HST)