Atasi Penyimpangan Dana Bergulir SPP

Perlu Siraman Rohani ke UPK

Kurang optimalnya fungsi pengawasan seperti BKAD dan BP UPK akibat FK kurang memahami tentang verifikasi perguliran atau kurang berani mengendalikan penyaluran dana bergulir SPP oleh UPK, telah menjadikan beberapa kasus penyimpangan dana SPP bermunculan.

Karena itu, dalam rakorprov PNPM-MPd Kalsel, Jumat 18 Oktober 2013, Faskeu Tapin Supiani menyampaikan hasil pembahasan kelompok Faskeu memaparkan beberapa strategi untuk mengoptimalkan pengawasan. Salah satunya, siraman rohani kepada pengurus UPK perlu rutin diberikan agar memiliki mental yang baik dalam mengelola keuangan.

Selain itu, BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa) perlu pelatihan yang lebih fokus pada fungsinya, dengan seleksi anggota yang cukup kompeten. Reorganisasi kepengurusan BKAD dan BP-UPK diperlukan agar ada mekanisme kinerja kelembagaan. "BP-UPK juga perlu diajak audit internal oleh fasilitator kecamatan," tambah Supiani.

Tim verifikasi perguliran juga menjadi salah satu sebab. Yang wajib dilatih adalah tim verifikasi regular yang dibiayai DOK. Maka pelatihan khusus kepada tim verifikasi perguliran perlu ada pelatihan sendiri. Repotnya, UPK sendiri ada yang menjadi tim verifikasi perguliran. Akibatnya, banyak penyalahgunaan dana yang tak terpantau karena terlalu percaya kepada pengelola yang ada.

Pengendalian UPK harus tetap berjalan walaupun pelaku sudah menjadi orang kepercayaan. Evaluasi jangan hanya tertumpu pada laporan angka-angka, tapi personal UPK juga perlu dievaluasi. Sanksi tegas terhadap UPK yang melanggar aturan, seperti menyimpan dana lebih dari Rp 1 juta, harus diberikan teguran oleh Satker. (kie)