Pelatihan Masyarakat Efektifkan Pengawasan Dana Perguliran
Masalah
penyimpangan dana SPP perguliran menjadi sorotan dalam rapat koordinasi
provinsi (rakorprov) PNPM Mandiri Perdesaan Kalimantan Selatan, 16-19 Oktober
2013 di Hotel Nasa Banjarmasin. PJO Provinsi Ir Isnaniah merasa terpukul adanya
kasus penyimpangan dana perguliran kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di
UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bati-bati Kabupaten Tanah Laut hingga Rp 1 miliar
lebih.
Tema rakorprov, peningkatan
kapasitas fasilitator dan fasilitasi pelatihan masyarakat, diharapkan mampu
menemukan solusi bagaimana pengendalian program pemberdayaan bisa lebih efektif
jika melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam diskusi para fasilitator
kabupaten (faskab) disepakati, TPM (Tenaga Pelatih Masyarakat) yang pada 2012
sudah dibekali teknik pelatihan dasar dengan anggaran dari DOK RBM, pada 2013
belum ditindaklanjuti dengan pelatihan lanjutan.
Baru Kabupaten
Banjar yang sudah menyelenggarakan pelatihan lanjutan TPM Tahun 2013. Masalah
yang dihadapi, menurut Faskab Banjar Zaynah Amini, setelah pelatihan tidak
jalan karena yang dilatihkan beda penerapannya dengan pelatihan yang
dilaksanakan di kecamatan, seperti pelatihan TPK, BKAD dan tim verifikasi, pelatihan
aparat desa, dan sebagainya. TPM perlu dilibatkan menyiapkan kegiatan pelatihan
masyarkat, namun tidak harus menjadi narasumber.
Selain itu, TPM
yang dilatih selama ini belum jalan karena sistem rekrutmen, kompetensi kurang
tepat karena dituntut cepat, materi yang diterima dalam pelatihan tak bias
aplikatif dalam pelatihan yang diselenggarakan di kecamatan. Selain itu sumber pendanaan kurang menunjang
untuk memberikan insentif kepada TPM.
Prinsip
pembiayaan TPM, menurut Faskab Hulu Sungai Selatan M Yusril, adalah swadaya.
Peserta pelatihan mulai KPMD, perangkat desa, BPD, bisa mendapat uang
transport. "Apakah TPM yang menyiapkan pelatihan tidak boleh menerima uang
transport?" tanya Yusril.
Hatta Emas,
konsultan Spesialis Pelatihan dan Training RMC-3 PNPM-MPd Kalsel menjelaskan,
operasional TPM bias diberikan berdasar kegiatan seperti menyusun TNA, membuat
jadwal, mengatur dan mencari narasumber. Pelatihan masyarakat yang berhasil akan mengefektifkakan kinerja pemberdayaan, termasuk pengawasan jalannya program untuk menghindari penyelewengan dana seperti yang sering terjadi adanya penyimpangan dana SPP (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar