Salam SiKompak untuk UPK Phaseout

Kemandirian UPK Pasca-PNPM

Banyak pelaku pemberdayaan masyarakat mempertanyakan, pasca-PNPM berakhir 2014 apakah kinerja Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan yang kini mengelola aset modal miliaran rupiah sudah mampu menunjukkan kemandiriannya. Selama ini pemberdayaan ekonomi warga miskin melalui kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) banyak ditopang oleh tenaga pendamping fasilitator kecamatan, dan bimbingan dari Fasilitator Keuangan (Faskeu) kabupaten.

Maka jika terjadi penyelewengan dalam mengelola keuangan, lambat atau cepat bisa diketahui dan diikuti penindakan. Ada UPK yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk surplus, selain untuk menambah modal juga 15 persennya untuk memberikan santunan sosial kepada warga rumah tangga miskin (RTM). Tunggakan di tiap UPK berbeda, antara 0 persen sampai 30%.  Justru masalah yang muncul belakangan, banyaknya modal simpan pinjam yang mengendap di bank. Di UPK Aluh-aluh Kabupaten Banjar misalnya, ada Rp 2 miliar dana menganggur. Di Kalsel tercatat dana menganggur di bank sekitar 46% dari total dana bergulir Rp 110.233.169.837.

Di sisi lain, ada UPK yang sudah tidak lagi didampingi fasilitator kecamatan (FK) karena bukan lagi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan (phaseout) seperti di Batang Alai Selatan (BAS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kelompok SPP harus antre untuk memperoleh pinjaman. Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Baihaki, proaktif bagaimana UPK bisa mandiri. Dengan ketua Rabiatul Adawiyah, Bendahara Fatimah Erni SPdI, sekretaris Erni Suriati, UPK BAS sempat mengusulkan memperoleh tambahan modal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun aturan tentang hibah bantuan sosial membuat rencana alokasi tambahan modal sekitar Rp 250 juta di tahun 2013 ini belum teralisasi. 

Kini aset produktifnya Rp 448.541.963 diperoleh dari modal awal tahun 2008 pertama PNPM Mandiri Perdesaan hadir menyisihkan dana perguliran BLM Rp 229.300.000 untuk SPP. UPK ini pernah mengalami surplus tahun 2011-2012 untuk sunatan massal, dan dibagi di 2013 Rp 27 juta untuk penambahan modal. Dengan honor ketua Rp 1,5 juta, sekretaris dan bendahara masing-masing Rp 1.250.000, pengurus terus bertahan, ditopang uang transport dari APBD melalui BPMPD Rp 300 ribu per bulan untuk tiga orang, mereka tetap gigih menagih peminjam yang telat bayar.

Itu langkah mereka untuk bisa melayani kelompok yang antre pinjam Rp 266 juta, sedangkan saldo bank hanya Rp 23 juta. Sedangkan tiap bulan uang setoran masuk hanya sekitar Rp 50 juta. Jika saja UPK yang berkinerja baik dan mandiri seperti di BAS ini bisa dipinjami dana dari UPK lain yang dananya menganggur, tentu bisa lebih memandirikan mereka. Tapi sayangnya, aturan yang ada belum memungkinkan. Semoga para pengambil kebijakan tepat menenemukan langkah solusi. Salam! (SiKompak)

Transportasi air masih dominan di Aluh-aluh

Dana BLM Pemurus  Hanya untuk Urus Jalan

Hampir tiap tahun dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Pemurus Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar hanya digunakan untuk mengurus perbaikan jalan desa. Sarana transportasi air di desa pinggiran sungai berpenduduk  3000 jiwa itu digunakan untuk perhubungan antar-desa. Jalan desa diperlukan sebagai penghubung antar-kampung yang bisa dilewati sepeda motor.  

Sejak 2008 jalan 2,5 kilometer di sana diperbaiki dengan cara pemasiran menggunakan dana BLM Rp 100 juta. Jembatan Sungai Kiapu sepanjang 70 meter pun dibangun pada 2009 dengan dana BLM Rp 60 juta. Ke 2010 kebutuhan membangun tiga jembatan kayu ulin terdanai Rp 40 juta. Kemudian datang gelombang pasang, jalan tergerus dan rusak. Maka BLM 2011 turun digunakan untuk pemasiran ulang jalan desa sebesar Rp 100 juta.

Setahun kemudian, jalan kembali rusak. Maka BLM 2013 sebesar Rp 78 juta kembali hanya untuk mengurus ruas 885 meter jalan yang terkena "tsunami" gelombang pasang. Pada 2012 BLM digunakan membangun jembatan penyeberangan ke desa tetangga, Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru. "Untuk kegiatan 2014 kami tetap mengusulkan perbaikan jalan dengan pemasiran dan perbaikan jembatan kayu," kata kepala desa Ahmad Fauzi.

Konsekuensinya, dia harus turun tangan langsung menyelesaikan tunggakan kelompok SPP Nurul Asiah Rp 4.690.000 dan Nurul Huda Rp 3.834.000 agar tetap bisa mendapat BLM tahun 2014. Pengurus kelompok bahkan sudah menyerahkan delapan borongan tanah sawah kepada UPK. Tanah itu disewakan, hasilnya untuk melunasi tunggakan. Itu demi perbaikan jalan bisa terdanai tahun depan.

Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Juanda, didampingi bendahara Sahriansyah, menyebut perbaikan jalan jika hanya dengan pamasiran seperti selama ini rawan tergerus air pasang. "Secara teknis memang harus dibuatkan siring beton dulu, baru diuruk sirtu. Tapi itu butuh dana besar," ujarnya.

Ketua Forum Musyawarah Antar-Desa (MAD) Aluh-aluh, H Asmail Husin sependapat, perbaikan jalan di wilayah Aluh-aluh memang harus dibuatkan siring beton dulu, baru diuruk. Tapi itu memang memerlukan dana besar, dan BLM tidak mungkin mencukupi. (kie)

Kepala BPMPD Kalsel Gusti Syahyar Optimis

Kepeloporan Fasilitator

Modal Lanjutkan Program

Rapat koordinasi provinsi PNPM Mandiri Perdesaan Kalimantan Selatan 27-30 November di Hotel Nasa Banjarmasin menyiratkan optimisme perlunya keberlanjutan pemberdayaan untuk mencapai target MDGs. Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kalsel Drs H Gusti Syahyar menyatakan, pada rakor terakhir untuk evaluasi kinerja program tercatat adanya keberhasilan.

“Pada era global kita dituntut mencapai MDGs, penanggulangan kemiskinan dan kelaparan pada poin pertama. PNPM MPd cukup berhasil, karena pada laporan Bappenas kita mendapat warna hijau. Kita perlu  memberi respon yang bagus. Kita jangan hanya berakhir di out put, tapi manfaat yang berkelanjutan agar masyarakat desa bisa mengelola kegiatan selanjutnya. Kami berharap, kita perlu studi banding. Kita tak bisa menilai kinerja kita sendiri, tapi perlu membandingkan daerah lain,” papar Syahyar.

Diungkapkannya, berdasar laporan Bapenas ke ADB, Kalsel dan Bali dinilai paling berhasil. Angka kemiskinannya terendah di Indonesia. “Diharapkan dengan kepeloporan para fasilitator menjadi modal untuk melanjutkan program. Atas nama gubernur kami mengucapkan terimakasih,” kata Syahyar. Ke depan perlu dievaluasi target capaian, serta bagaimana melaksanakan skema intergrasi, karena saat ini dana bantuan langsung masyarakat (BLM) se Kalsel turun dari Rp 97 miliar menjdi Rp 83 miliar.

Dalam pengendalian pemanfaatan dana program, tim faskab bisa menindak lanjuti penanganan tunggakan SPP dan UEP. Jika ada temuan, harus terus ditindak lanjuti agar tak berulang lagi di tahun selanjutnya. “Hendaknya kita bisa belajar dari hasil audit, agar lebih berhasil lagi,” tegasnya. (kie)

Paminggir HSU Kian Berdaya

 'Ayu, baimbal bangun 

Banua kita dengan semangat kebersamaan!'

 

Sangat Sayang untuk dilewatkan tentang apa,siapa, dan  bagaimana perjalanan PNPM-MPd di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mulai dari kasus penyelewengan dananya yang dulu sempat menjadikan Kecamatan ini terpuruk diKalimantan Selatan,khususnya Hulu Sungai Utara sampai dengan hal lainnya yang mungkin menarik untuk kita simak bersama.

Pada Episode Best Practise kali ini, penulis mencoba untuk mengakat kisah tentang “Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)” yang ada diKecamatan Paminggir.

Setelah terpuruknya PNPM-MPd Kec. Paminggir pada tahun 2012 akibat penyelewengan dana oleh mantan ketua UPK, kini PNPM-MPd Kec. Paminggir perlahan mencoba untuk  bangkit dari keterpurukan itu dengan Eksistensinya di PNPM-MPd dan dengan beberapa perombakan Pelaku-pelaku ditingkat kecamatan maupun ditingkat desa, salah satunya KPMD.

Banyak Pelaku-pelaku baru yang dilibatkan sebagai KPMD  di PNPM-MPd TA. 2013/2014, dimana dengan segala kekurangannya sebagai pelaku baru, mereka memiliki semangat kebersamaan yang tinggi untuk aktif bersama membangun desa bersama PNPM-MPd. Semangat kebersamaaan  tersebut terlihat pada saat para KPMD ini mengikuti pelatihan ataupun pertemuan/ musyawarah yang dilaksanakan ditingkat kecamatan.

Mereka datang mengikuti pelatihan atau pertemuan/ musyawarah dikecamatan secara bersamaan ,duduk satu atap didalam kapal mesin yang berkapsitas kurang lebih 40 orang dan jika dimaksimalkan bisa sampai 60 org. Panas,hujan, kapal mogok/ rusak ditengah jalan tak jarang mereka hadapi tapi itu lah seninya yang terjadi diPNPM-MPd Kecamatan Paminggir.Bukan hanya KPMD, tak jarang kepala desa pun ikut bergabung didalamnya. Hal itu menunjukkan semangat kebersamaan yang luar bisa yang ditunjukkan oleh para pelaku PNPM-MPd Kec. Paminggir yang ada ditingkat desa dan hal tersebut sangat jarang terjadi dikecamatan lain, atau bahkan kabupaten lain. Bukan karena apa-apa,tapi memang karena kondisi alamnya yang hampir 99% daerah perairan dan desanya saling berjauhan jadi sulit bagi mereka untuk bisa menghadiri pelatihan atau pertemuan/ musyawarah ditingkat kecamatan dengan datang sendiri, selain resiko juga biaya yang lumayan besar yang menjadi alasan kenapa mereka harus datang secara bersama-sama ketika ada pertemuan ditingkat kecamatan. Dengan datang secara bersama banyak hal positif yang bisa didapat selain dari faktor keamanan, biaya lebih murah karena mereka memakai sistem patungan untuk membeli minyak kapal, dan yang pasti kebersamaan dan keakraban antar sesama kader yang menjadi nilai Plus KPMD se-Kecamatan paminggir tersebut. Terlepas dari hasil yang mereka capai ketika mereka mengikuti pelatihan atau pertemuan/ musyawarah ditingkat kecamatan, terlebih lagi KPMD ini adalah para pelaku baru maka bisa dikatakan memang belum terlihat secara signifikan kemampuan,kualitas dan keterampilan mereka, hanya beberapa orang yang bisa terlihat kelebihannya untuk memahami program dan mengawal program PNPM-MPd didesanya masing-masing, dan itulah tugas dan tanggung jawab para fasilitator yang ada di Kecamatan Paminggir untuk bisa dan terus melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat khususnya pemberdayaan terhadap para KPMD muda yang ada di Kecamatan Kaminggir. Semoga Apa yang menjadi harapan kita bersama, khususnya PNPM-MPd Kecamatan paminggir kedepannya bisa lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin……

                                                                                                        (M. Rahmadi S.Sos -FK Paminggir)

Kepala BPMPD: Kemiskinan Kalsel Terendah Ketiga

Gusti Syahyar; Fasilitator Percepat Kemiskinan Turun ke 4 Persen

Angka kemiskinan di Kalimantan Selatan, dipaparkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Drs H Gusti Syahyar, merupakan yang terendah ketiga setelah DKI dan Bali. Dari jumlah penduduk saat ini sekitar 4 juta jiwa, angka kemiskinan tercatat 4,77 persen. "Dalam RPJMD pada akhir 2014 nanti sudah harus turun menjadi 4 persen," ungkap Gusti Syahyar saat membuka pelatihan fasilitator kecamatan (FK) dan fasilitator teknik (FT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kalsel, di hotel Roditha Banjarmasin, Senin 18 November 2013.

Karena itu peran fasilitator PNPM-MPd sampai akhir 2014 menjadi sangat menentukan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan menjadi 4 persen sesuai target dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kalsel. Menurut Gusti Syahyar, meskipun setelah PNPM-MPd berakhir 2014 dan kelanjutan program pemberdayaan masyarakat belum diketahui, selama ini PNPM-MPd merupakan kegiatan pemberdayaan yang paling menonjol di Kalsel.

"Sebagai program untuk mengentaskan kemiskinan telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Menurut penelitian sudah mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Diharapkan masyarakat sekitar lokasi lebih sejahtera, dan hal itu menunjukkan upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan bisa lebih efektif lagi," papar Gusti Syahyar.

Gusti Syahyar mengingatkan, pelatihan pratugas hendaknya membuat para fasilitator lebih berkualitas dalam melaksanakan tugas, dan lebih memahami peran dan fungsi di lapangan. "Indikator awal sukses dan tidaknya fasilitator adalah perannya di tengah masyarakat memfasilitasi berbagai kegiatan. Di lapangan banyak persoalan, namun di Kalsel sifatnya homogen dan mudah jika bisa berkomunikasi. Itu akan memberikan kenyamanan dalam bekerja. Networking sesaama fasilitator perlu, kita jangan hanya andalkan kemampuan sendiri. Sebab, masalah jika dirembug berbagai pihak mudah diselesaikan. Yang lebih penting, bukan hanya out put program, tapi kelanjutan dan kemanfaatannya bagi masyarakat," jelasnya.

Diingatkan pula, menjelang pemilu program lain masuk desa. Fasilitator diminta jeli melihat seperti apa program yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. "Akan banyak caleg ikut nimbrung ke desa-desa. Tolong dipilah-pilah mana yang memang bisa mendorong tujuan program mana yang hanya mendompleng. Jangan sampai PNPM jadi kendaraan mereka," tegas Gusti Syahyar.

Fungsi fasilitator, tambahnya lagi, bukan hanya membangkitkan partisipasi masyarakat, tapi juga mengaktualisasikan diri mereka di bidang sosial ekonomi, budaya dan politik, untuk mampu menggerakkan masyarakat lebih mandiri. Sebab, dengan dana sebesar apa pun jika tak memandirikan masyrakat, program tak berhasil. "Selesainya program jika masyarakat mampu meningkatkan sektor ekonomi dan membangun infrastruktur desa, itu tolok ukur keberhasilan," ujarnya.

Dilaporkan ketua panitia penyelenggara, Kartinah, pelatihan pratugas FK-FT tahap II ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan proseedur PNPM-MPd, selain meningkatkan keterampilan, komitmen dan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Peserta terdiri 23 FK dan 7 orang asisten FK, serta 30 orang FT, dengan pelatih dua orang Faskab, tiga Fastekab, dan satu Faskeu yang didanai dari Dipa Dekonsentrasi pada BPMPD tahun 2013. (kie)

Dana Mengendap UPK Aluh-aluh Rp 2 Miliar

Tunggakan SPP Rp 168 Juta 

Tetap Ditagih

Dana perguliran kelompok SPP di UPK Aluh-aluh Kabupaten Banjar, Kalsel, yang mengendap di bank per 14 November 2013 mencapai Rp 2.031.544.695. Namun itu tak menyurutkan tekad BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa) untuk tetap menagih pinjaman bermasalah 21 kelompok yang tersebar di 9 desa sebesar Rp 168.187.000.

Ketua UPK UPK Syafriyanti bersama bendahara Muhammad Juhdi SPd, dibantu staf M Mahendra Jaya SPd terus mendata dan mendatangi kelompok-kelompok bermasalah. Tercatat, asset produktif UPK Rp 3,7 miliar, dengan tunggakan Rp 168.187.000. "Kelompok yang memiliki tunggakan besar dari Desa Simpang Warga Luar, masing-masing kelompok  Al Mujahidin Rp 4.973.300, Kelompok Sejahtera Rp 10.637.000, Kelompok Nurul Taqwa Rp 17.393.500," papar Syafriyanti. Kepala desa bahkan sudah angkat tangan untuk mengatasi tunggakan yang totalnya  Rp 33.003.800.

Desa-desa lain memang juga ada masalah, tapi selesai. Desa Aluh-aluh Besar sebelum 2011 memiliki tunggakan warisan lama Rp 50.076.300 . Di kelompok Hidayatussalihin Rp 31.877.000, terindikasi uang dipakai oleh keluarga ketua kelompok. "Bulan November ini menjanjikan, jika tak ada uang maka tanah akan dilelang karena sertifikat tanah sudah dipegang oleh UPK, tinggal tunggu waktu, apakah akan dilelang." Kelompok Nurul Nida uang angsuran dipakai pengurus Rp 6.058.000.

BKAD (Badan Kerjasama Antar-Desa) Aluh-aluh tetap proaktif untuk menyelesaikan semua tunggakan, membantu UPK mendatangi masing-masing kelompok. Meskipun dana perguliran SPP yang mengendap di bank banyak, menurut Ketua Forum MAD (Musyawarah Antar-Desa) H Asmail Husin, penagihan kepada kelompok yang bermasalah tetap dilakukan. Hal ini karena untuk pemberdayaan masyarakat. "Sekarang tiap bulan ada petemuan, jika ada masalah kita bahas. Kita harus hati-hati, dulu kalau utang tak ditagih dianggap selesai. PNPM sekarang lain dengan yang dulu," ujar Asmail.

Perguliran SPP ke-18 senilai Rp 510.500.000 sudah diverifikasi, akan dicairkan November Rp 360.500.000. Pada perguliran 17 ada dua kelompok yang masuk lagi, karena aktif untuk usaha dagang kecil-kecilan dan  aneka usaha.(Tim UPK Aluh-aluh)