Melayat pun Dikira Menagih Utang

Tanpa FK, BKAD-BPUPK Takisung Kompak

Meskipun tanpa didampingi Fasilitator Kecamatan (FK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Takisung Kabupaten Tanah Laut, tetap menunjukkan kinerja yang kompak dengan BP-UPK dan BKAD dalam mengelola dana perguliran SPP. Karena banyak kelompok SPP yang antre mengajukan pinjaman, pengurus UPK dibantu BKAD harus rajin mendatangi kelompok yang sering mengemplang utang.

Ketua dan sekretaris BKAD

“Sampai-sampai pada saat kami melayat pun dikira hendak menagih utang,” ujar ketua BP-UPK Dhuyufur Rahman, saat melakukan evaluasi akhir bulan bersama ketua UPK  Euis Nawati, bendahara Yuliana dan sekretaris Ratmanto, belum lama berselang. Di kantor berdinding papan yang disewa Rp 300 ribu sebulan, wajah UPK Takisung tampak kusam. Maklum, sejak 2009 pertama memperoleh modal perguliran sekitar Rp 500 juta untuk kelompok SPP dari BLM belum pernah ada tambahan modal. Takisung tidak mendapatkan BLM dari PNPM Mandiri Perdesaan karena ada PNPM lain yang masuk ke Takisung.

Dokumentasi pembagian surplus, sembako untuk RTM

Ketua BKAD Takisung H Sahar Musir yang juga mantan anggota DPRD Tanah Laut menilai, tunggakan kelompok SPP tergolong masih wajar. “PNPM itu mengelola dana dan aset serta orang. Kalau uang dipinjam di tangan orang, lalu ada tunggakan ya wajar,” kata Sahar Musir. Yang lebih penting, menurut Sahar Musir, penagihan kepada kelompok yang bandel dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. “Kami tetap minta kepada kepala desa untuk ikut bertanggung jawab menagih kelompok yang bandel,” ujarnya.

BP-UPK dan pengurus UPK

Dari catatan sekretaris BKAD Mahyudin, aset UPK Takisung kini mencapai Rp 1,1 miliar dari pengembangan modal awal Rp 500 juta. “Itu berkat kegigihan semua pengurus UPK,” Mahyudin menilai. Makanya, saat bendahara UPK Yuliana harus mundur karena masuk menjadi calon anggota DPRD Tanah Laut, pengurus yang lain sangat terbebani mengingat sulit mencari pengganti yang cukup pengalaman di bidang pemberdayaan kelompok SPP. Masyarakat merasa tertolong oleh kehadiran dana perguliran SPP, dan UPK Takisung merasa sudah bisa mandiri meskipun tanpa kehadiran FK.

Merasa tak memiliki dana operasional kegiatan (DOK) dari , tim penyehatan pinjaman (TPP) tak bisa dibentuk. Maka untuk menangani tunggakan di Desa Sumber Makmur misalnya, tim UPK sendiri harus berkali-kali ke sana. Tunggakan Rp 14 juta di tangan pengurus kelompok disanggupi Januari 2014 lunas. “Yang bahaya kalau pinjam tidak untuk usaha, sehingga yang menunggak orang yang tak jelas digunakan untuk apa,” kata Sahar Musir.

Ketua UPK Euis Nawati berkisah, pernah saat menagih dimarahi oleh suami pengurus kelompok. Kebanyakan anggota SPP bekerja di kebun karet. Jika musim hujan sulit. “Karena namanya simpan pinjam perempuan, suami sering tak tahu. Datang tagihan, ribut. Yang akan datang, suami harus tahu,” kata Euis. Misalnya di Desa Ranggam Dalam ada buruh sawit. Saat terendam tak kerja. Sewaktu ditagih ada yang mau memukul.

Tunggakan total di Takisung sekitar Rp 100 juta. Karena itu belum semua kelompok yang antre hendak pinjam bisa terlayani. Memang tiap bulan UPK menyalurkan dana, sesuai hasil MAD perguliran yang dilaksanakan setahun dua kali. Pada MAD itu sekaligus dibahas cara menangani tunggakan dan penyaluran surplus UPK untuk membantu warga RTM. Ada satu desa, Ranggam Dalam, satu dan lain masih keluarga. Ketua kelompok mau menagih sungkan. Mereka minta UPK ikut menagih mendampingi ketua kelompok. Padahal tunggakan hanya sekitar Rp 3 juta. Kelompok Tahlilan Jumat Desa Batilai yang semula punya tunggakan Rp 70 juta kini tinggal Rp 27,5 juta.

Tercatat sampai akhir Desember 2013 daftar tunggu ada 16 kelompok terdiri 142 anggota dengan nilai yang diajukan Rp 750.500.000. Saat MAD perguliran ada 31 kelompok Rp 1.569.500. Yang terdanai saat itu hanya 15 kelompok. Sampai Desember sisa 5 kelompok senilai Rp 282.500.000. Untuk kelompok baru, ada kelompok Mufakat Kuala Tambangan, dan Mawadah Aska memiliki anggota baru yang maksimal pinjam Rp 2 juta. Anggota SPP menggunakan modal pinjaman SPP itu untuk modal usaha pertanian, warung, nelayan, dan modal pribadi. Dengan uang jasa 16%, pertambahan dari Rp 509.850.000 sekarang aset produktifnya skitar Rp 1,1 miliar.  

Uang di bank tak pernah banyak, sekadar menunggu untuk bisa digulirkan ke kelompok lain. Tiap bulan ada penyaluran, setoran rata-rata per bulan Rp 140 juta. Surplus UPK diberikan untuk RTM tahun 2013 senilai Rp 25 juta berupa 180 paket sembako.  Dari hasil surplus itu pula, honor ketua UPK sebesar Rp 1.350.000, bendahara Rp 1.300.000, dan sekretaris Rp 1.250.000 per bulan bisa dibayarkan.

Kelompok yang dibina semua bikin simpanan pokok dan wajib di kelompok masing-masing sebagai jaminan agar tak sampai menunggak. Pengurus kelompok sendiri bikin arisan di tingkat UPK, dengan tempat bergiliran di tuan rumah ketua kelompok. Ada kelompok yang sudah membuat tabungan gula yang dibagi saat Ramadan. Batas maksimal peminjam dibatasi Rp 4,5 juta. (kie)