Disentralisasi
merupakan salah satu prinsip PNPM- Mandiri Perdesaan yang seluruh kegiatan
pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan. Audit BPKP merupakan salah satu
contoh penerapan disentralisasi tersebut.
Khususan untuk kecamatan
Tatah Makmur yang lokasinya berada di dekat ibu kota propivsi dan sentral
kabupaten banjar, menjadi tempat yang paling sering mendapat kunjungan maupun
audit. Pada tahun anggaran 2012 ini tim auditor dari BPKP menjadikan kecamatan
Tatah Makmur sebagai sample audit.
Sebelum Tim Audit turun ke lapangan, tim audit memilih tiga desa sasaran.
Fasilitator diminta menyiapkan data-data Desa Pandan Sari, Jaruju Laut dan
Tampang Awang. Sehari sebelum tinjauan
langsung ke lapangan fasilitator kecamatan (FK) Julie Dharmawan dan FT Risca
Arih Purnama, dipanggil untuk diwawancarai Tim Audit BPKP, terdiri Subhan,
Reni, dan Faska.
Seluruh data di tiap
tahapan pelaksanaan diperiksa dengan sangat teliti. Terutama laporan kegiatan
fisik. Dari SPPB, dokumen lelang, buku kas sampai dokumen pelaksanaan. Bahkan
sampai laporan bulanan PJOK diminta, baik yang di luar jangkauan pada hari itu
maupun penambahan satu desa lagi untuk diaudit, yaitu Desa Tatah Layap.
Sehingga ada empat desa yang jadi sample. Itu sangat memberatkan, karena tidak
ada persiapan apapun. Namun ini menjadi
pembelajaran besar utamanya untuk PJOK dan Fasilitator untuk ke depannya. Saat
audit maka seluruh desa harus siap, termasuk laporan PJOK per bulan dan laporan
perjalanannya.(R’J)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar