Pelatihan Jurnalis Bangga Membangun Desa

Berharap Lahir ‘Pahlawan 

 Jurnalistik’ di Tanah Bumbu

Pelatihan jurnalistik bagi para pelaku pemberdayaan masyarakat, 13-14 Desember 2013 di Hotel Hilmar Batulicin, diharapkan Kabid Pemberdayaan Masyarakat BPMPD Tanah Bumbu, Fansyuri MM, mampu melahirkan “pahlawan jurnalistik” yang bisa menginformasikan berbagai hal untuk kebaikan kabupaten ini.

Ketua penyelenggara Darmansyah Daniel, yang juga ketua pokja RBM (Ruang Belajar Masyarakat) Tanah Bumbu melaporkan, peserta  berasal dari 10 kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan,  masing-masing terdiri tenaga TI  Kecamatan,  CBM (Community Bassed Monitoring) dan Pendamping Lokal.

Faskab Tanbu H Mashudi mengatakan, output pelatihan ini diharapkan agar tiap bulan buletin PNPM yang dibuat UPK dari kecamatan bisa diakses di website kecamatan dan BPMPD Tanah Bumbu.

“Ke depan agar Tanbu jadi pioner akses informasi PNPM. Apalagi di sini ada tim IT, bagaimana mengemas informasi bernilai berita, apakah hasil  terbaik atau terburuk, bisa diakses,” papar Mashudi dengan menambahkan,  informasi yang akurat merupakan kampanye berulang untuk menggugah kesadaran masyarakat atas tumbuh dan kembangnya pembangunan.

Materi “Jurnalisme Pemberdayaan” disampaikan spesialis KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi dari RMC-3 Kalsel, Kholid Anwar, yang memaparkan pentingnya para pelaku pemberdayaan terampil berkomunikasi kepada publik menyampaikan pesan-pesan pemberdayaan dari PNPM Mandiri Perdesaan.

Seorang peserta yang antusias mengikuti pelatihan ini menyatakan ingin menjadi jurnalis bagi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dengan semangat bangga membangun desa. (kie)

SPP Terpencil di Kuripan Lancar Menyicil

Sewa Kelotok Rp 200 Ribu 

untuk Setor ke UPK

Meskipun kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di Kuripan Kabupaten Barito Kuala (Batola) berada di desa-desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi perahu kelotok, namun mereka tetap lancar menyicil angsuran ke kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Dari catatan sekretaris UPK Yeni Mariska dan bendahara Ratna Juita, ada 25 kelompok SPP yang tersebar di tujuh desa. “Alhamdulillah, mereka semua lancar  membayar cicilan pinjaman tiap bulan,” ujar Yeni Mariska saat menerima tim supervisi faskab, Selasa (10/12) lalu

.

Saat bersamaan, salah satu ketua kelompok SPP dari  enam kelompok SPP di Desa Kuripan Al Hidayah 1, Sarah, tengah setor angsuran ke-10 dari 20 orang anggotanya sebesar Rp 6.738.000.  “Semua anggota lancar, tak ada tunggakan. Kami dulu pinjam Rp 4 juta per orang untuk modal pembuatan dan dagang kue yang disetor ke warung-warung. Sebagian anggota memanfaatkan modal pinjaman SPP untuk membuat tikar anyaman purun,” papar Sarah.

Ratna Juita memaparkan, kelompak terbanyak memang di Desa Kuripan dan Rimbun Tulang dengan 8 kelompok. Dua desa itu berada dalam “satu daratan” yang bisa dijangkau dari kota kecamatan dengan sepeda motor. Lima desa lain, seperti Kapuas Baru dan Kabuau pada musim air Sungai Barito pasang tak bisa dijangkau dengan transportasi darat. 

Apalagi Desa Tabatan, Tabatan Baru, dan Jarenang harus dengan perahu kelotok. Untuk desa terjauh, jika kelompok SPP akan setor ke UPK harus sewa kelotok Rp 200 ribu. Begitu pun saat UPK harus setor ke bank di Marabahan, ibu kota Kabupaten Batola, harus mengeluarkan ongkos besar. Maklum, Kuripan merupakan kecamatan terpencil, sejalur dengan Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berada di daerah aliran sungai Barito berbatasan dengan Kalimantan Tengah.

Setiap bulan ada perguliran, dan ada yang masuk daftar tunggu. “Yang hendak diverifikasi untuk perguliran dua bulan lagi sebanyak tujuh kelompok, dua masuk reguler yang sudah pernah masuk tahun 2009,” papar Yeni Mariska. Sejauh ini, kelompok yang lancar  menyicil angsuran memang kelompok lama. Kelompok baru hanya ada satu.

Adanya kelompok SPP lama yang dinilai sudah berdaya, seperti Kelompok Al Husna yang beranggota 20 orang, sudah bisa diberikan pinjaman per orang Rp 5 juta, dan uang jasa naik dari 13,5% menjadi  14% pada perguliran Desember ini. “Tiap bulan setoran masuk Rp 100 jutaan, sehingga pada Desember ada Rp 200 juta yang akan digulirkan lagi ke kelompok yang sudah mengajukan proposal,” tambah Juita.

Sampai kini aset produktif UPK Kuripan Rp  758.065.000 dari modal awal Rp 531 juta, atau naik 45%. “Kami pernah dua kali pembagian surplus untuk 2012 dan 2013. Masing-masing untuk kegiatan sunatan masal bagi anggota keluarga RTM. Di tahun 2013 ini sunatan masal per anak dialokasikan  Rp 250 ribu untuk ongkos sunat dan memberi sarung dan peci bagi 50 anak. Nilai surplus untuk sunatan masal sebesar Rp 11.824.000,” paparnya lagi. (tim UPK)

Dilema Dana Perguliran SPP Mengendap di Bank

Dilepas Kena Ditahan Kena

 Dana peguliran SPP dalam PNPM Mandiri Perdesaan seperti buah simalakama. Semestinya, dana yang mencapai puluhan miliar itu bisa mengangkat perekonomian warga rumah tangga miskin (RTM). Namun di Kalsel menyalurkan dana seperti tak mudah, dan perlu kehati-hatian. Jika sembarangan melepas uang, bisa menjadi pinjaman bermasalah. Padahal minimal tunggakan di suatu UPK tak boleh lebih dari 10 persen. Di sisi lain, uang yang tersimpan di bank karena tak tersalurkan, dibatasi maksimal 15 persen.  Hal seperti itu yang membuat pengurus UPK menghadapi buah simalakama. Uang dilepas bisa kena masalah, ditahan tetap di bank mengendap juga bisa kena masalah. Hal ini yang dalam Advertorial PNPM Mandiri Perdesaan Kalimantan Selatan di Barito Post 9 Desember 2013 menjadi pembahasan untuk memperoleh tanggapan dari khalayak. Setidaknya, pada edisi terakhir di tahun 2013, media tersebut bisa menginformasikan betapa proses pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan itu memperlukan komitmen kuat dari seluruh pelaku. (kie)

Dana Mengendap di Bank Antar-UPK Senjang

Karangbintang dan Mantewe 
UPK Kompak

Pengurus UPK Karangbintang, FK dan PJOK

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan contoh perbandingan ekstrem antar-UPK dalam mengelola dana perguliran SPP. Dari 10 kecamatan tercatat sampai akhir November 2013 ada dana mengendap di bank Rp 3,99 miliar atau sekitar 19,7 persen dari total dana perguliran SPP. Kecamatan Kusan Hilir terbesar menyimpan uang di bank, dan sekaligus memiliki tunggakan terbesar juga.

UPK Karangbintang tercatat paling sedikit menyimpan uang di bank. “Kami menunggu setoran dari kelompok SPP. Setelah terkumpul dalam jumlah cukup, pertengahan Desember kami salurkan ke kelompok baru,” kara ketua UPK Dani Yuliana didampingi sekretaris Fanta Nurina Sari dan bendahara Ni Kadek Isnayanti. Bersama Pendamping Lokal Weni Sutiarni, dan dibantu PJO Sugiyanta, UPK Karangbintang sangat kompak dan proaktif mengingatkan kelompok untuk mengangsur tepat waktu karena sudah ada kelompok lain yang antre.

Begitu pun di UPK Mantewe, ketua Siti Arba’ani bersama sekretaris Linda dan bendahara Rokhaniati didampingi PL Sandi gigih menagih langsung ke kelompok yang telat membayar angsuran. “Baiasanya dalam satu atau dua hari kemudian kelompok membayar angsuran,” ujar Siti Arba’ani.

Pengurus UPK Mantewe

Mereka merasa didukung oleh Camat. Untuk menangani tunggakan Rp 131 juta tim kecamatan mau turun langsung, dan hasilnya ketua kelompok yang menyelewengkan uang angsuran dari anggota kelompok berjanji akan melunasi pada bulan Januari 2014 sesuai batas akhir pelunasan pinjaman. (kie)      

Dana Perguliran SPP Tanah Bumbu yang mengendap di Bank

No.	Kecamatan	Saldo dana SPP (Kas + Bank)	Pinjaman di masyarakat	Idle Capital
1	Kusan Hilir	848.591.038	570.561.348	59,8%
2	Sungai Loban	387.801.463	3.094.286.339	11,1%
3	Satui	453.301.368	1.661.262.690	21,4%
4	Kusan Hulu	748.417.820	1.091.295.000	40,7%
5	Batulicin	390.921.158	2.447.581.763	13,8%
6	Simpang Empat	106.553.900	1.809.541.670	5,6%
7	Kuranji	429.402.538	1.364.663.000	23,9%
8	Angsana	72.182.798	1.175.413.100	5,8%
9	Karang Bintang	24.373.108	1.637.583.291	1,5%
10	Mantewe	532.871.602	1.431.120.523	27,1%
Jumlah		3.994.416.793	16.283.308.724	19,7%