Warga Desa Labung Anak Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kalsel kembali bergairah menggarap jalan usaha tani (JUT)
sepanjang 750 meter dari PNPM Mandiri Perdesaan tahun 2013. Menurut ketua Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK) Supian Suri, pekerjaan yang menelan biaya Rp
163.490.000 dari dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) semula dikabarkan akan
dipotong 20 persen. Didampingi bendahara Arfani dan sekretaris Fahriadi, Supian menjelaskan semangat warganya yang
sempat turun dan protes keras dengan pemotongan tersebut. “Sewaktu fasilitator
teknik Pak Robby menjelaskan pemotongan itu, kami protes. Eh, selang dua minggu
kemudian, ada kabar tidak jadi ada pemotongan. Tentu saja warga kembali
bersemangat, bekerja dengan riang gembira” ujarnya. (Robby-FT Batang Alai Utara)
Senin, 12 Agustus 2013
Minggu, 11 Agustus 2013
'Musim Diam' di Kuin Besar Percepat Hamparkan Sirtu'
Desa Kuin
Besar tergolong "untung besar". Pasalnya, di 2013 dana BLM dari PNPM
Mandiri Perdesaan di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar hanya teralokasi Rp
910 juta dari APBN dan Rp 90 juta dari APBD yang harus dibagi untuk mendanai
pembangunan sarpras di 10 desa.
Karena partisipasi aktif dari semua unsur di desa, terutama aparat
pemerintah desa, kegiatan perkerasan jalan poros desa ukuran 1326 x 1,5 m
dengan urukan sirtu bisa terdanai BLM Rp. 149.025.200.
Saat Fasilitator Teknik (FT)
Zulfian Hadhy memeriksa pekerjaan 4 Juni
2013 guna proses sertifikasi kegiatan, didapati kekurangan volume pekerjaan.
Setelah diukur per 50 m lari dari ketebalan base coarse dan sirtu. Sehingga
didapatkan hasil kekurangan volume 28 m3. Tetapi dari supplier bahan dari CV
Jaya Perkasa mau menambah kekurangan
tersebut. "Sehingga target volume
bisa tercapai, masyarakat sangat gembira dan berterimakasih kepada pihak
supplier bahan H Usman yang sudah menambah volume. Juga kepada fasilitator, terimakasih sudah
memeriksa dengan teliti pekerjaan masyarakat di sini," ujar Ahmadi
antusias. (FT-Zulfian).
Audittor BPKP Mendadak Tambah Sampel Desa
Disentralisasi
merupakan salah satu prinsip PNPM- Mandiri Perdesaan yang seluruh kegiatan
pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan. Audit BPKP merupakan salah satu
contoh penerapan disentralisasi tersebut.
Khususan untuk kecamatan
Tatah Makmur yang lokasinya berada di dekat ibu kota propivsi dan sentral
kabupaten banjar, menjadi tempat yang paling sering mendapat kunjungan maupun
audit. Pada tahun anggaran 2012 ini tim auditor dari BPKP menjadikan kecamatan
Tatah Makmur sebagai sample audit.
Sebelum Tim Audit turun ke lapangan, tim audit memilih tiga desa sasaran.
Fasilitator diminta menyiapkan data-data Desa Pandan Sari, Jaruju Laut dan
Tampang Awang. Sehari sebelum tinjauan
langsung ke lapangan fasilitator kecamatan (FK) Julie Dharmawan dan FT Risca
Arih Purnama, dipanggil untuk diwawancarai Tim Audit BPKP, terdiri Subhan,
Reni, dan Faska.
Seluruh data di tiap
tahapan pelaksanaan diperiksa dengan sangat teliti. Terutama laporan kegiatan
fisik. Dari SPPB, dokumen lelang, buku kas sampai dokumen pelaksanaan. Bahkan
sampai laporan bulanan PJOK diminta, baik yang di luar jangkauan pada hari itu
maupun penambahan satu desa lagi untuk diaudit, yaitu Desa Tatah Layap.
Sehingga ada empat desa yang jadi sample. Itu sangat memberatkan, karena tidak
ada persiapan apapun. Namun ini menjadi
pembelajaran besar utamanya untuk PJOK dan Fasilitator untuk ke depannya. Saat
audit maka seluruh desa harus siap, termasuk laporan PJOK per bulan dan laporan
perjalanannya.(R’J)
Langganan:
Postingan (Atom)


