Rabu, 30 Oktober 2013

Penyimpangan dana perguliran SPP salah siapa?



Pelajaran dari 'Kesalahan Kecil'
Masalah penyimpangan dana SPP perguliran menjadi isu menarik dalam rapat koordinasi provinsi (rakorprov) PNPM Mandiri Perdesaan Kalimantan Selatan, 16-19 Oktober 2013 di Hotel Nasa Banjarmasin. PJO Provinsi Ir Isnaniah merasa terpukul adanya kasus penyimpangan dana perguliran kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bati-bati Kabupaten Tanah Laut hingga Rp 1 miliar lebih.
Tema rakorprov, peningkatan kapasitas fasilitator dan fasilitasi pelatihan masyarakat, diharapkan mampu menemukan solusi bagaimana pengendalian program pemberdayaan bisa lebih efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam diskusi para fasilitator kabupaten (faskab) disepakati, TPM (Tenaga Pelatih Masyarakat) yang pada 2012 sudah dibekali teknik pelatihan dasar dengan anggaran dari DOK RBM, pada 2013 belum ditindaklanjuti dengan pelatihan lanjutan.
Pengawasan dan pengendalian program pemberdayaan sejatinya memang berada di tangan masyarakat sendiri. Di beberapa tempat, seperti di UPK Pulau Laut Selatan Kabupaten Kota Baru ketua UPK menyelewengkan sekitar Rp 800 juta dana perguliran SPP, dan sudah diganjar hukuman penjara oleh pengadilan tipikor 4,5 tahun penjara. Di UPK Amuntai Utara Hulu Sungai Utara pun kini tengah diproses oleh aparat penegak hukum dengan perkiraan dana yang diselewengkan pengurus UPK juga lebih dari Rp 1 miliar.
Penyimpangan terjadi karena ada prosedur dan mekanisme yang dilanggar. Ada aturan, UPK wajib memasang daftar kelompok pemanfaat dana perguliran SPP di papan informasi. PNPM-MPd telah memasang papan informasi di semua desa lokasi. Namun sayangnya, hanya sebagian kecil yang terisi informasi kegiatan. Kelompok SPP yang memanfaatkan dana perguliran tidak banyak yang tertempel daftar namanya di sana. Akibatnya masyarakat sendiri tidak bisa ikut mengontrol. Kemudian oknum pengurus UPK membuat kelompok SPP fiktif, seolah ada warga RTM yang meminjam dana perguliran padahal uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi.
Masyarakat tidak tahu karena siapa saja yang meminjam juga tidak diketahui. Jika saja para pelaku konsisten dengan petunjuk operasional yang telah ditetapkan, memanfaatkan papan informasi untuk dijadikan media kontrol sosial, peluang penyimpangan dana bisa dicegah secara ini. Sebuah pelajaran berharga dari "kesalahan kecil" tidak mau memanfaatkan papan informasi secara baik. Salam! (Sikompak) 

Minggu, 27 Oktober 2013

Beasiswa PNPM Hapuskan Baju Kumal



Anak Janda Itu pun Kembali Bersekolah
 Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Kalsel, berpenduduk 732 jiwa dengan tingkat pendidikan rata-rata tidak tamat Sekolah Dasar. Dari 234 KK ternyata 15% lebih tergolong rumah tangga Miskin.
Maka pada MAD Prioritas usulan untuk memberikan bea siswa kepada anak-anak dari keluarga RTM  mendapat ranking pertama. Dibuatlah SPC (Surat Penetapan Camat) Nomor   164/414.2/Kec.Lok/2012.
Penyerahan beasiswa bertepatan 17 Agustus lalu oleh oleh Camat Lokpaikat Riduan Syahrani,S.Sos. "Ini merupakan salah satu program kepedulian pemerintah terhadap masalah pendidikan. Pembangunan bukan hanya pada masalah fisik semata. Tapi peningkatan sumber daya manusia juga jadi perhatian,.Anak sekolah khususnya Sekolah Dasar  merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa," jelas Riduan.


Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Ayunan Papan, Sangsang mengatakan,  diperolehnya Bea Siswa ini karena masyarakat desa Ayunan Papan yang sangat peduli akan pendidikan di desanya. Sebanyak 34 anak dari keluarga miskin memperoleh bantuan peralatan sekolah. Total dana yang diberikan  untuk program ini berjumlah Rp 51.755.000, yang dibelikan seragam sekolah, seragam Pramuka, tas, sepatu serta peralatan sekolah lainnya. Pemberian dilakukan dua tahap yaitu tahun 2013 dan tahun 2014, Tahap I diberikan Rp 24.935.000, sedangkan tahap II Rp.26.820.000. Dana tahap II masih disimpan di rekening Pokja Bea Siswa Kecamatan Lokpaikat. Sedangkan Pokja Bea Siswa sendiri dibentuk berdasarkan SK camat No : 05/414.2/Kec-Lok/2013.            
Hamdian Nor orang tua dari Muhammad Ade Riansyah sangat bersyukur sekali anaknya mendapatkan bantuan, karena dia sebagai buruh lepas, penghasilannya tidak menentu. Untuk makan sehari-hari saja tidak cukup apalagi untuk membelikan  baju sekolah yang baru bagi anaknya. Menurutnya lagi,sudah dua tahun ini anaknya tidak pernah dibelikan baju. Baju seragam yang dipakai anaknya  yang sudah kumal, sesak dan penuh dengan jahitan tangan akibat banyak yang robek. Itu merupakan baju bekas pemberian  tetangganya yang anaknya sudah tidak memakai lagi.
Begitu pula halnya dengan Ibu Marwita, seorang janda beranak dua yang juga warga Desa Ayunan Papan menyatakan sangat berterima kasih sekali dengan program ini. Diakuinya semenjak dicerai suaminya dua tahun lalu, pendidikan anaknya yang pertama hampir tidak terurus lagi. Penghasilannya sebagai buruh sadap hanya cukup untuk makan sehari-hari.
Itu pun kadang berhutang dengan tetangga. Puji Syukur di panjatkan Ibu Marwita karena anaknya mendapatkan bantuan program Bea Siswa dan sangat berterima kasih sekali  kepada aparat Desa Ayunan Papan  yang sangat memperhatikan pendidikan anaknya. Apalagi katanya bantuan akan diberikan dua tahap, sehingga dia tidak  lagi memikirkan masalah baju dan peralatan sekolah anaknya.
Kepala Desa Ayunan Papan Ahmad N yang didampingi Sekdesnya Akhyar menyatakan, sangat disayangkan jika pemerintah menghapuskan PNPM seperti ini, karena di lapangan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.
"Bukan saja dalam hal Bea Siswa tapi kegiatan lain seperti sarana dan prasarana, pelatihan serta SPP. Proses perencanaan berasal dari bawah. Sehingga sesuai apa  kepentingan, keinginan serta kebutuhan masyarakat. Hanya masyarakat lah yang lebih tahu," ujarnya. Ia berharap, program ini tidak dihapus karena sangat bermamfaat bagi masyarakat di desa. Paling tidak dana yang diprogramkan tiap tahun lebih meningkat nilainya, bukan malah menurun. (Budi-FK Lokpaikat Tapin)

Transparansi Hindari Kerawanan di Rawana Hulu

Jalan Desa Rawana Hulu Kian Nyaman

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Rawana Hulu Kecamatan Candi Laras Utara (CLU) Kabupaten tapin, Kalsel untuk kegiatan fisik langsung dirasakan manfaatnya. Pembuatan rabat beton jalan desa, sesuai usulan masyarakat di forum MAD akhir 2012 terealisasi Oktober 2013. Pengerjaan oleh masyarakat jalan sepanjang 1.150 meter dimulai April 2013, menggunakan peralatan standar molen sebagai pengaduk semen, dengan campuran 1:3:5.
Ronny, fasilitator teknik (FT) Candi Laras Utara yang melakukan sertifikasi hasil pekerjaan masyarakat itu menyatakan, kualitas dan kekuatan beton sudah cukup baik. Seorang warga bertutur, jalan yang tiap hari dilewatinya kini sudah nyaman. "Kalau dahulu musim hujan jalan desa kami sering becek", katanya dengan menambahkan, jalan yang dikerjakan oleh masyarakat ini lebih bagus kualitasnya dibanding pekerjaan sebelumnya.
Transparansi dan juga kebersamaan yang ditanamkan FT dan FK Kecamatan terhadap para pelaku program tingkat desa merupakan kunci sukses menghindari kerawanan menggunakan anggaran. "Sekarang masyarakat di Desa Rawana Hulu sangat menantikan Program PNPM MP dapat mendanai usulan mereka di Tahun Anggaran 2014," tambah warga.(Ronny-FT CLU Tapin)

'TK PNPM' di Mergasari Ilir CLU Tapin


Tunas Bangsa Dijadikan TK Pembina
Di pagi yang cerah, langkah tegap dan gagah terlihat dari seorang anak umum 5 tahun dengan mengunakan seragam putih dilapisi rumpi wana hijau tanpa sepatu. Rahman diiringi ibunya berjalan melewati titian kayu ulin menuju sekolah TK di Desa Margasari Ilir, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalsel. “Bu cepat , Rahman terlambat, itu lihat Susi kawan ulun sudah lari-lari mau masuk, dan kawan-kawan ulun sudah masuk kelas”.
Itulah sekilas pemandangan di pagi hari, anak-anak TK bersemangat, wajah cerah, dan ingin cepat sampai di sekolah karena tempatnya belajar itu menjadi menyenangkan. Bermain bersama teman-teman.
TK Tunas Bangsa Desa Margasari Ilir merupakan salah satu bangunan yang dibiayai PNPM-MPd tahun 2012 sebesar Rp. 350.000.000. Luas bangunan 19 x 8 meter dengan dua ruang belajar ukuran 6 x 6 meter, 1 ruang guru 3 x 6 meter, dan selasar ukuran 2 x 19 meter. Melihat kondisi jumlah siswa yang terus bertambah dan bangunan lama tidak mencukupi sampai belajar siswa harus menggunkan balai desa ditambah bangunan lama hampir roboh, maka oleh desa diusulkan bangunan TK baru.
Di forum Musyawarah Antar-Desa (MAD) usulan itu beroleh peringkat atas, karena manfaatnya jelas. Ibu Dharma, guru yang sudah lama mengabdi di sana tentu ikut gembira dengan kondisi bangunan saat ini yang telah layak. Muridnya juga bertambah. "Hal yang mengembirakan ternyata TK Tunas Bangsa ini oleh Kabupaten mau dijadikan sebagai TK Pembina," ujarnya sambil berharap warga masyarakat dapat memelihara dan menjaga semangat anak-anak itu untuk terus belajar demi masa depan yang lebih baik. (Yayah- As. FK Kec. CLU, Kab Tapin)

Kamis, 24 Oktober 2013

Aset UPK Angkinang Rp 1,7 M Nihil SPP Fiktif



Terbaik Sejak 2009
Tanpa Tunggakan
Aset produktif UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalsel, per September 2013 tercatat Rp 1,7 miliar. Sejak 2009 mendapat penghargaan sebagai UPK terbaik tingkat nasional dari Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Ayip Muflich, sampai kini tetap bisa mempertahankan prestasi tanpa tunggakan kelompok SPP.

Ketua UPK Ubaidillah, didampingi sekretaris Rasidah dan bendahara Nuzulul Fitri kepada Faskab M Yusril saat klarifikasi laporan, Rabu 23 Oktober 2013 memastikan di Angkinang nihil  kelompok simpan pinjam khusus perempuan (SPP) yang fiktif. "Sebelum penyaluran dana ke kelompok yang mengajukan pinjaman, proses verifikasi dengan wawancara langsung per anggota, sehingga detail dan lama. Fasilitator Kecamatan juga selalu ikut untuk mengontrol," jelas Ubaidillah. Selain itu, UPK juga punya databased semua nama anggota kelompok SPP lengkap dengan alamat dan NIK, sehingga bias cross check dengan data yang ada dalam proposal. 
Tercatat, saldo pinjaman di masyarakat Rp 867.440.000. Itu berarti ada dana mengendap di bank Rp 834.010.897 per September 2013, yang berbuah keberuntungan memperoleh hadiah undian dari BRI berupa sepeda motor Honda Space. "Namun pada awal November ada perguliran lagi kepada 30 kelompok dengan jumlah anggota 298 orang yang tersebar  di delapan desa sebesar Rp 968.500.000," papar bendahara Nuzulul Fitri. Tiap bulan setoran angsuran SPP rata-rata Rp 160 juta.
"Semua kelompok sudah diverifikasi, terakhir Sabtu 26 Oktober 2013 di Desa Telaga Silih-silih dan Angkinang. Ada lima kelompok baru, di Desa Taniran Kubah, Taniran Selatan, Desa Kayu Abang dua kelompok, dan Desa Bambang Utara," papar sekretaris Rasidah.
Adanya kelompok baru tak lepas dari hasil rapat tim pendanaan untuk mengurangi dana mengendap di bank. Saran BKAD, tiap pengurus  UPK harus mencari satu kelompok baru tiap bulan, dan brosur penawaran pinjaman dibagikan kepada kelompok yasinan dan maulid habsi.
Untuk anggota kelompok SPP baru pinjaman dibatasi Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta. Di sini ada verifikasi awal dari kepala desa. "Mereka memang berminat meminjam, untuk modal dagang sayur, ternak itik, dan aneka usaha. Mereka berminat meminjam karena uang jasanya lebih murah daripada bunga bank, hanya 1% per bulan," ujar pendamping lokal, Hairul Ilmi, yang ikut membantu pembentukan kelompok SPP.
Surplus UPK yang dibagikan untuk kegiatan sosial 15% ke RTM Rp 17,5 juta, berupa ternak kambing dua pasang untuk warga RTM di luar anggota SPP. Penyaluran ini menggenapkan 11 pasang atau 22 ekor kambing untuk RTM di 11 desa, peralatan sekolah dan sembako untuk warga RTM. Sedangkan peruntukan sepeda motor hadiah undian belum diputuskan pemakaiannya melalui MAD. Kemunginannya dilelang, hasilnya untuk menambah modal dan operasional UPK. (Tim UPK)